Pulau Rempang yang Damai, Kini jadi Rempong

Berita

,

Fakta & Peristiwa

Pulau Rempang terletak di Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Memiliki luas sekitar 165 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 7.512 jiwa. Pulau ini terhubung dengan Pulau Batam dan Pulau Galang melalui jembatan Barelang, yang merupakan singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang.

Jembatan Barelang

Pulau Rempang saat ini sedang menjadi sorotan publik karena adanya rencana pengembangan proyek strategis nasional (PSN) yaitu Rempang Eco-City. Proyek ini akan mengubah permukaan pulau tersebut menjadi kawasan pengembangan terintegrasi untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial, dan energi baru dan terbarukan (EBT).

Rempang Eco-City

Proyek Rempang Eco City ternyata menimbulkan konflik dengan warga setempat, yang menolak pembebasan lahan untuk pengembangan kawasan tersebut. Konflik tersebut pada akhirnya menimbulkan bentrokan antara aparat dan warga lokal. Bentrokan terjadi di Jembatan IV Balerang pada Kamis (7/9/2023), yang mengakibatkan penangkapan beberapa penduduk lokal dan beberapa orang luka-luka.

Pengelola proyek ini adalah PT Makmur Elok Graha (MEG), anak perusahaan dari Grup Artha Graha milik Tomy Winata. Proyek ini diperkirakan akan memberikan nilai investasi sebesar Rp381 triliun sampai dengan 2080 dan menyerap 306.000 orang tenaga kerja.

Pemerintah dan pengembang (PT. Makmur Elok Graha) mengklaim proyek Rempang Eco City tersebut akan membawa manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat Pulau Rempang. Manfaat tersebut berupa lapangan kerja, pendapatan, infrastruktur, dan pelayanan sosial. Pemerintah berjanji untuk menghormati hak dan kepentingan masyarakat lokal, serta menerapkan perlindungan lingkungan dan sosial.

Proyek ini melibatkan kerja sama antara pemerintah pusat, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam dengan PT Makmur Elok Graha (MEG).

Berikut rencana desain proyek Rempang Eco City dari websitenya https://www.townland.com/portfolio-item/rempang-new-town/

Kompensasi bagi Penduduk Lokal

Pemerintah berjanji akan memberikan kompensasi kepada penduduk Rempang atas pembangunan Rempang Eco City. Kompensasinya adalah sebagai berikut:

  • Warga yang memiliki sertifikat tanah akan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah dan bangunan mereka.
  • Warga yang tidak memiliki sertifikat tanah tetapi memiliki bukti kepemilikan lainnya, seperti surat keterangan kepala desa atau surat keterangan waris, akan mendapatkan ganti untung berupa rumah tipe 45 dengan nilai Rp 120 juta dan lahan maksimum 500 meter persegi.
  • Warga yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah sama sekali, tetapi sudah tinggal di Rempang sebelum tahun 2018, akan mendapatkan ganti untung berupa rumah tipe 36 dengan nilai Rp 100 juta dan lahan maksimum 300 meter persegi.
  • Warga yang tidak memenuhi ketiga kriteria di atas tidak akan mendapatkan kompensasi apapun.

Selain itu, warga yang mendapatkan kompensasi juga akan mendapatkan biaya sewa rumah selama masa pembangunan hunian baru dan memberikan biaya hidup sesuai ketentuan. Satu rumah terdampak akan mendapat ganti dengan satu hunian baru. Pemerintah pusat telah menetapkan kompensasi tersebut melalui Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam dengan PT Makmur Elok Graha (MEG), yang merupakan pengembang proyek Rempang Eco City.

Proses Penunjukan Pengembang Proyek Rempang Eco City

  • Pada tahun 2004, pemerintah pusat melalui Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Bersama dengan Pemerintah Kota Batam menginisiasi proyek pengembangan Pulau Rempang menjadi Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE).
  • Pada tahun 2005, Penujukan PT Makmur Elok Graha (MEG), yang merupakan anak usaha Artha Graha Group milik Tomy Winata, sebagai pengembang proyek KWTE. Berdasarkan perjanjian kerja sama dengan BP Batam dan Pemerintah Kota Batam.
  • Pada tahun 2018, proyek KWTE berganti namanya menjadi Rempang Eco City. Proyek ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2023, oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
  • Pada tahun 2021, PT MEG menandatangani nota kesepahaman dengan Xinyi Group. Sebuah perusahaan asal China yang bergerak pada bidang industri kaca dan panel surya, untuk berinvestasi pada Rempang Eco City.
  • Pada tahun 2023, PT MEG meluncurkan Program Pengembangan Kawasan Rempang bersama Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

Dalam pelaksanaannya, PT Makmur Elok Graha (MEG) juga bekerja sama dengan sejumlah perusahaan asal China. Perusahaan tersebut adalah Xinyi Group, China Railway Group Limited (CREC), dan China Communications Construction Company (CCCC). Konsorsium ini juga menjadi salah satu penyebab timbulnya kontroversi dan konflik dengan masyarakat setempat, terutama masyarakat adat Melayu Tua yang telah menempati pulau tersebut sejak lama. Mereka menolak rencana relokasi dan menuntut untuk mempertahankan tanah, budaya, dan mata pencaharian mereka. Konflik ini telah menimbulkan bentrokan antara warga dan aparat keamanan, serta protes dan gugatan hukum.

Pada awalnya, proses penunjukan PT. MEG ini diduga tidak melalui proses yang transparan dan melibatkan sejumlah oknum pejabat Otorita Batam (OB) dan Pemerintah Kota Batam. Dengan Memberikan izin dan fasilitas kepada perusahaan tersebut. Kasus ini telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2008, namun hingga saat ini belum ada keputusan hukum yang final.

Siapa Tomy Winata

Dia adalah seorang pengusaha Indonesia yang memiliki banyak bisnis pada berbagai sektor, seperti properti, keuangan, agro industri, perhotelan, pertambangan, media, hiburan, ritel, serta IT dan telekomunikasi. Namanya sering disebut-sebut terlibat dalam beberapa kasus hukum yang menarik perhatian publik. Berikut ini adalah beberapa kasus hukum yang menyeret nama Tomy Winata:

  • Kasus penyerangan kantor DPP PDIP, jalan Diponegoro pada 27 Juli 1996. Penyerangan ini berkaitan dengan konflik antara Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi sebagai ketua umum PDIP saat itu. Kejaksaan Agung pada tahun 2001, menetapkan Tomy Winata sebagai tersangka, namun proses kasus ini tidak pernah selesai hingga sekarang.
  • Kasus pembakaran Pasar Tanah Abang Blok B pada 19 Februari 2003. Pembakaran ini berkaitan dengan rencana pembangunan kawasan perdagangan dan bisnis Tanah Abang oleh PT Texmaco Graha Artha, salah satu perusahaan milik Tomy Winata. Akhirnya Polda Metro Jaya menetapkan Tomy Winata sebagai tersangka pada 2003, namun sampai saat ini tidak ada proses terhadap kasus ini.
  • Kasus penganiayaan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 18 November 2016. Dugaan penganiayaan ini berkaitan dengan perkara sengketa tanah antara PT Bangun Cipta Sarana (BCS), salah satu perusahaan milik Tomy Winata, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Namun justru pengacaranya yaitu Deny Indrayana yang mendapat hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2018.

Share this